Westerling Sang Jagal

Raymond Westerling

Raymond Pierre Paul Westerling (lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah, 31 Agustus 1919 – meninggal di Purmerend, Belanda, 26 November 1987 pada umur 68 tahun) adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin Pembantaian Westerling (1946-1947) di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat.

Awal Karier

Westerling lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling (Belanda) dan Sophia Moutzou (Yunani). Westerling, yang dijuluki "si Turki" karena lahir di Istanbul, mendapat pelatihan khusus di Skotlandia. Dia masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Pada 27 Desember 1941 dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Prinses Irene di Wolverhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Commando Basic Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Seorang instruktur Inggris sendiri mengatakan pelatihan ini sebagai: "It’s hell on earth" (neraka di dunia). Pelatihan dan pelajaran yang mereka peroleh antara lain "unarmed combat" (perkelahian tangan kosong), "silent killing" (penembakan tersembunyi), "death slide", "how to fight and kill without firearms" (berkelahi dan membunuh tanpa senjata api), "killing sentry" (membunuh pengawal) dan sebagainya. Setelah bertugas di Eastbourne sejak 31 Mei 1943, maka bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya pada 15 Desember 1943 Sersan Westerling berangkat ke India untuk betugas di bawah Laksamana Madya Mountbatten Panglima South East Asia Command (Komando Asia Tenggara). Mereka tiba di India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan di Kedgaon, 60 km di utara kota Poona.

Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi komandan pasukan khusus, Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus). Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah 'berhasil' menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan namanya membubung tinggi.

Pembantaian Westerling

Westerling tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di Mattoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger - VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Suatu buku Pedoman untuk taktik kontra-pemberontakan. Saat inilah terjadi peristiwa Pembantaian Westerling.

Reputasi Pasukan Khusus DST dan komandannya, Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke Markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita: "Pasukan si Turki kembali." Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947.

Tanggal 5 Januari 1948, nama DST diubah menjadi Korps Speciale Troepen – KST (Korps Pasukan Khusus) dan kemudian juga memiliki unit terjun payung. Westerling kini memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya kini Kapten.

Setelah Persetujuan Renville, anggota pasukan KST ditugaskan juga untuk melakukan patroli dan pembersihan, antara lain di Jawa Barat. Namun sama seperti di Sulawesi Selatan, banyak anak buah Westerling melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk di Jawa Barat. Perbuatan ini telah menimbulkan protes di kalangan tentara KL (Koninklijke Leger) dari Belanda, yang semuanya terdiri dari pemuda wajib militer dan sukarelawan Belanda.

Pada 17 April 1948, Mayor KL R.F. Schill, komandan pasukan 1-11 RI di Tasikmalaya, membuat laporan kepada atasannya, Kolonel KL M.H.P.J. Paulissen di mana Schill mengadukan ulah pasukan elit KST (Korps Speciaale Troepen) yang dilakukan pada 13 dan 16 April 1948. Di dua tempat di Tasikmalaya dan Ciamis, pasukan KST telah membantai 10 orang penduduk tanpa alasan yang jelas, dan kemudian mayat mereka dibiarkan tergeletak di tengah jalan.

Pengaduan ini mengakibatkan dilakukannya penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Westerling. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian mencuat ke permukaan. Di samping pembunuhan sewenang-wenang, juga terjadi kemerosotan disiplin dan moral di tubuh pasukan elit KST. Kritik tajam mulai berdatangan dan pers menuding Westerling telah menggunakan metode Gestapo (Geheime Staatspolizei), polisi rahasia Jerman yang terkenal kekejamannya semasa Hitler, dan hal-hal ini membuat para petinggi tentara Belanda menjadi gerah.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Walaupun Jenderal Spoor sendiri sangat menyenangi Westerling, namun untuk menghindari pengusutan lebih lanjut serta kemungkinan tuntutan ke pangadilan militer, Spoor memilih untuk menon-aktifkan Westerling. Pada 16 November 1948, setelah duasetengah tahun memimpin pasukan khusus Depot Speciaale Troepen (DST) kemudian KST, Westerling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliteran. Penggantinya sebagai komandan KST adalah Letnan Kolonel KNIL W.C.A. van Beek. Setelah pemecatan atas dirinya, Westerling menikahi pacarnya dan menjadi pengusaha di Pacet, Jawa Barat.

Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan "Angkatan Perang Ratu Adil" (APRA).

Westerling tetap aktif menjaga hubungan dengan bekas anak buahnya dan menjalin hubungan dengan kelompok Darul Islam di Jawa Barat. Secara diam-diam ia membangun basis kekuatan bersenjata akan digunakan untuk memukul Republik Indonesia, yang direalisasikannya pada 23 Januari 1950, dalam usaha yang dikenal sebagai "Kudeta 23 Januari". Secara membabi buta Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, dan tak ada korban di pihak APRA.

Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, tentu menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di halaman muka: "Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda Asia Tenggara." Untuk dunia internasional, Belanda sekali lagi duduk di kursi terdakwa. Duta Besar Belanda di AS, van Kleffens melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh de zwarte hand van Nederland (tangan hitam dari Belanda).

Konspirasi Belanda Menyelamatkan Westerling

Sejak kegagalan tanggal 23 Januari, Westerling bersembunyi di Jakarta, dan mendatangkan istri dan anak-anaknya ke Jakarta. Dia selalu berpindah-pindah tempat, antara lain di Kebon Sirih 62A, pada keluarga De Nijs.

Pada 8 Februari 1950 istri Westerling menemui Mayor Jenderal Van Langen, yang menjabat sebagai Kepala Staf, di rumah kediamannya. Isteri Westerling menyampaikan kepada van Langen mengenai situasi yang dihadapi oleh suaminya. Hari itu juga van Langen menghubungi Jend. Dirk Cornelis Buurman van Vreeden, Hirschfeld dan Mr. W.H. Andreae Fockema, Sekretaris Negara Kabinet Belanda yang juga sedang berada di Jakarta. Pokok pembicaraan adalah masalah penyelamatan Westerling, yang di mata banyak orang Belanda adalah seorang pahlawan. Dipertimbangkan antara lain untuk membawa Westerling ke Papua bagian barat. Namun sehari setelah itu, pada 9 Februari Hatta menyatakan, bahwa apabila pihak Belanda berhasil menangkap Westerling, pihak Republik akan mengajukan tuntutan agar Westerling diserahkan kepada pihak Indonesia. Hirschfeld melihat bahwa mereka tidak mungkin menolong Westerling karena apabila hal ini terungkap, akan sangat memalukan Pemerintah Belanda. Oleh karena itu ia menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda untuk mengurungkan rencana menyelamatkan Westerling.

Namun tanpa sepengetahuan Hirschfeld, pada 10 Februari Mayor Jenderal Van Langen memerintahkan Kepala Intelijen Staf Umum, Mayor F. van der Veen untuk menghubungi Westerling dan menyusun perencanaan untuk pelariannya dari Indonesia. Dengan bantuan LetKol. Johannes Josephus Franciscus Borghouts–pengganti Westerling sebagai komandan pasukan elit KST–pada 16 Februari di mess perwira tempat kediaman Ajudan KL H.J. van Bessem di Kebon Sirih 66 berlangsung pertemuan dengan Westerling, di mana Westerling saat itu bersembunyi. Borghouts melaporkan pertemuan tersebut kepada Letkol KNIL Pereira, perwira pada Staf Umum, yang kemudian meneruskan hasil pertemuan ini kepada MayJend. Van Langen.

Westerling pindah tempat persembunyian lagi dan menumpang selama beberapa hari di tempat Sersan Mayor KNIL L.A. Savalle, yang kemudian melaporkan kepada May. Van der Veen. Van der Veen sendiri kemudian melapor kepada Jenderal van Langen dan Jend. Buurman van Vreeden, Panglima tertinggi Tentara Belanda. Dan selanjutnya, Van Vreeden sendiri yang menyampaikan perkembangan ini kepada Sekretaris Negara Andreae Fockema. Dengan demikian, kecuali Hirschfeld, Komisaris Tinggi Belanda, seluruh jajaran tertinggi Belanda yang ada di Jakarta baik militer maupun sipil mengetahui dan ikut terlibat dalam konspirasi menyembunyikan Westerling dan rencana pelariannya dari Indonesia. Andreae Fockema menyatakan, bahwa dia akan mengambil alih seluruh tanggung jawab.

Pada 17 Februari Letkol Borghouts dan Mayor Van der Veen ditugaskan untuk menyusun rencana evakuasi. Disiapkan rencana untuk membawa Westerling keluar Indonesia dengan pesawat Catalina milik "Marineluchtvaartdienst - MLD" (Dinas Penerbangan Angkatan Laut) yang berada di bawah wewenang Vice Admiral J.W. Kist. Rencana ini disetujui oleh Van Langen dan hari itu juga Westerling diberitahu mengenai rencana ini. Van der Veen membicarakan rincian lebih lanjut dengan Van Langen mengenai kebutuhan uang, perahu karet dan paspor palsu. Pada 18 Februari van Langen menyampaikan hal ini kepada Jenderal van Vreeden. Van der Veen menghubungi Kapten (Laut) P. Vroon, Kepala MLD dan menyampaikan rencana tersebut. Vroon menyampaikan kepada Admiral Kist, bahwa ada permintaan dari pihak KNIL untuk menggunakan Catalina untuk suatu tugas khusus. Kist memberi persetujuannya, walau pun saat itu dia tidak diberi tahu penggunaan sesungguhnya. Jend. Van Langen dalam suratnya kepada Admiral Kist hanya menjelaskan, bahwa diperlukan satu pesawat Catalina untuk kunjungan seorang perwira tinggi ke kepulauan Riau. Tak sepatah kata pun mengenai Westerling. Selanjutnya dibuatkan paspor palsu di kantor Komisaris Tinggi (tanpa laporan resmi). Nama yang tertera dalam paspor adalah Willem Ruitenbeek, lahir di Manila.

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari, satu bulan setelah "kudeta" yang gagal, Westerling yang mengenakan seragam Sersan KNIL, dijemput oleh Van der Veen dan dibawa dengan mobil ke pangkalan MLD di Pelabuhan Tanjung Priok. Pesawat Catalina hanya singgah di Tanjung Pinang dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Singapura. Mereka tiba di perairan Singapura menjelang petang hari. Kira-kira satu kilometer dari pantai Singapura pesawat mendarat di laut dan perahu karet diturunkan.

Dalam bukunya De Eenling, Westerling memaparkan, bahwa perahu karetnya ternyata bocor dan kemasukan air. Beruntung dia diselamatkan oleh satu kapal penangkap ikan Tiongkok yang membawanya ke Singapura. Setibanya di Singapura, dia segera menghubungi teman Tionghoanya Chia Piet Kay, yang pernah membantu ketika membeli persenjataan untuk Pao An Tui. Dia segera membuat perencanaan untuk kembali ke Indonesia.

Penangkapan

Pada 24 Februari kantor berita Perancis Agence France Presse memberitakan bahwa Westerling telah dibawa oleh militer Belanda dengan pesawat Catalina dari MLD ke Singapura. Setelah itu pemberitaan mengenai pelarian Westerling ke Singapura muncul di majalah mingguan Amerika, Life.

Pada 26 Februari 1950 ketika berada di tempat Chia Piet Kay, Westerling digerebeg dan ditangkap oleh polisi Inggris kemudian dijebloskan ke penjara Changi. Sebelumnya, pada 20 Februari ketika Westerling masih di Jakarta, Laming, seorang wartawan dari Reuters, mengirim telegram ke London dan memberitakan bahwa Westerling dalam perjalanan menuju Singapura, untuk kemudian akan melanjutkan ke Eropa.

Pemberitaan di media massa sangat memukul dan memalukan pimpinan sipil dan militer Belanda di Indonesia. Kabinet RIS membanjiri Komisaris Tinggi Belanda Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan. Hirschfeld sendiri semula tidak mempercayai berita media massa, sedangkan Jend. Buurman van Vreeden dan Jend. Van Langen menyangkal bahwa mereka mengetahui mengenai bantuan pimpinan militer Belanda kepada Westerling untuk melarikan diri ke Singapura.

25 Februari Hirschfeld menyadari bahwa semua pemberitaan itu betul dan ternyata hanya dia dan Admiral Kist yang tidak diberitahu oleh Van Vreeden, Van Langen dan Fockema mengenai adanya konspirasi Belanda untuk menyelamatkan Westerling dari penagkapan oleh pihak Indonesia.

Fockema segera menyatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab dan menyampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, bahwa Hirschfeld sama sekali tidak mengetahui mengenai hal ini. Menurut sinyalemen Moor, sejak skandal yang sangat memalukan Pemerintah Belanda tersebut terbongkar, hubungan antara Hirschfeld dengan pimpinan tertinggi militer Belanda di Indonesia mencapai titik nol.

Pelarian ke Belgia

Setelah mendengar bahwa Westerling telah ditangkap oleh Polisi Inggris di Singapura, Pemerintah RIS mengajukan permintaan kepada otoritas di Singapura agar Westerling diekstradisi ke Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang Pengadilan Tinggi di Singapura, Hakim Evans memutuskan, bahwa Westerling sebagai warganegara Belanda tidak dapat diekstradisi ke Indonesia. Sebelumnya, sidang kabinet Belanda pada 7 Agustus telah memutuskan, bahwa setibanya di Belanda, Westerling akan segera ditahan. Pada 21 Agustus, Westerling meninggalkan Singapura sebagai orang bebas dengan menumpang pesawat Australia Quantas dan ditemani oleh Konsul Jenderal Belanda untuk Singapura, Mr. R. van der Gaag, seorang pendukung Westerling.

Westerling sendiri ternyata tidak langsung dibawa ke Belanda, namun –dengan izin van der Gaag- dia turun di Brussel, Belgia. Dia segera dikunjungi oleh wakil-wakil orang Ambon dari Den Haag, yang mendirikan "Stichting Door de Eeuwen Trouw - DDET" (Yayasan Kesetiaan Abadi). Mereka merencanakan untuk kembali ke Maluku untuk menggerakkan pemberontakan di sana. Di negeri Belanda sendiri secara in absentia Westerling menjadi orang yang paling disanjung.

Awal April 1952, secara diam-diam Westerling masuk ke Belanda. Keberadaannya tidak dapat disembunyikan dan segera diketahui, dan pada 16 April Westerling ditangkap di rumah Graaf A.S.H. van Rechteren. Mendengar berita penangkapan Westerling di Belanda, pada 12 Mei 1952 Komisaris Tinggi Indonesia di Belanda Susanto meminta agar Westerling diekstradisi ke Indonesia, namun ditolak oleh Pemerintah Belanda, dan bahkan sehari setelah permintaan ekstradisi itu, pada 13 Mei Westerling dibebaskan dari tahanan. Putusan Mahkamah Agung Belanda pada 31 Oktober 1952, menyatakan bahwa Westerling adalah warganegara Belanda sehingga tidak akan diekstradisi ke Indonesia.

Penghentian Pengusutan

Setelah keluar dari tahanan, Westerling sering diminta untuk berbicara dalam berbagai pertemuan, yang selalu dipadati pemujanya. Dalam satu pertemuan dia ditanya, mengapa Sukarno tidak ditembak saja. Westerling menjawab, "Orang Belanda sangat perhitungan, satu peluru harganya 35 sen, Sukarno harganya tidak sampai 5 sen, berarti rugi 30 sen yang tak dapat dipertanggungjawabkan." Beberapa hari kemudian, Komisaris Tinggi Indonesia memprotes kepada kabinet Belanda atas penghinaan tersebut.

Pada 17 Desember 1954 Westerling dipanggil menghadap pejabat kehakiman di Amsterdam di mana disampaikan kepadanya, bahwa pemeriksaan telah berakhir dan tidak terdapat alasan untuk pengusutan lebih lanjut. Pada 4 Januari 1955 Westerling menerima pernyataan tersebut secara tertulis.

Westerling kemudian menulis dua buku, yaitu otobiografinya Memoires yang terbit tahun 1952, dan De Eenling yang terbit tahun 1982. Buku Memoires diterjemahkan ke bahasa Prancis, Jerman dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Terror sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counter insurgency dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia dan Afrika.

Westerling meninggal dengan tenang tahun 1987

Pengakuan Sang Jagal

Tanpa tedeng aling-aling, Westerling mengakui bertanggungjawab atas eksekusi massal rakyat Sulawesi Selatan.

DALAM wawancara pada 1969, yang ditayangkan dalam acara "Altijd Wat" (Ada Saja) di televisi NCRV pada 14 Agustus 2012 pukul 21.10 waktu Belanda, Kapten Raymond Westerling mengakui tanpa ragu bertanggungjawab atas pembunuhan 3.500 –buku-buku sejarah di Indonesia menyebut sampai 40.000– rakyat Sulawesi Selatan dalam operasinya pada 1946-1947.

“Saya bertanggungjawab dan bukannya prajurit yang ada di bawah saya. Perbuatan itu adalah tindakan saya pribadi. Jumlah persisnya korban bisa dibaca pada laporan patroliku,” kata Westerling.

“Saya bertanggungjawab pada perbuatan saya, tapi orang harus dapat membedakan antara kejahatan perang dengan langkah tegas, konsekuen dan adil dalam keadaan yang sangat sulit,” Westerling menambahkan, “sadisme yang tersembunyi dalam diri orang lebih cepet mekar dalam keadaan perang ketimbang dalam situasi normal.”

Wawancara itu dilangsungkan tidak lama setelah Joop Hueting lewat harian De Volkskrant dan acara “Achter het Nieuws” di televisi VARA, membuka kejahatan perang di Hindia Belanda. Berita itu mengejutkan dan membuat banyak veteran marah. Sehingga, wartawan acara “Achter het Nieuws” sampai dikawal polisi karena diancam.

“Bersama juru kamera Hans van der Busken, wartawan Joep Buttinghausen tahun 1969 berhasil mewawancarai Westerling. Itulah penampilan Westerling pertama di televisi, tapi sayangnya tidak ada satu lembaga penyiaran Belanda yang berani menyiarkannya. Juru kamera tersebut selalu menyimpan film itu,” tulis Joss Wibisono, mengutip berita “Kapitein Westerling geeft in tv-interview wandaden op Zuid-Celebes toe,” di Volkskrant, 14 Agustus 2012.

Enampuluh enam tahun lalu, para pejuang di Sulawesi Selatan semakin giat mengganggu Belanda yang mengambil-alih keadaan setelah tentara Australia menyelesaikan tugasnya melucuti tentara Jepang pada Juli 1946. Panglima Teritorial Tentara Belanda untuk Borneo en de Groote Oost, Kolonel HJ de Vries menulis surat kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Mook dan Letnan Jenderal Simon Spoor sebagai Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia, untuk meminta bantuan. Kemudian dikirimlah Kapten Raymond Westerling sebagai komandan Depot Pasukan Khusus (Depot Speciale Troepen, DST), yang tiba di Makassar 5 Desember 1946. Seminggu kemudian, Jenderal Spoor menyatakan kawasan Sulawesi dalam keadaan darurat perang (Staat van Oorlog en Beleg, SOB).

Dalam Ensiklopedi Umum, AG Pringgodigdo menceritakan proses “pembersihan secara tandas” Kapten Westerling: “Berpuluh-puluh desa didatangi satu demi satu bersama pasukannya yang bersenjata lengkap. Penduduk desa laki-laki, perempuan, anak-anak tidak terkecuali dikumpulkan di lapangan terbuka di hadapan pasukannya dalam posisi siap menembak. Ditanyakan dimana gerilyawan-gerilyawan bersembunyi. Tidak seorang pun menjawab. Beberapa orang dipanggil ke muka. Pertanyaan diulang. Orang tetap bungkam. Sekejap kemudian peluru telah menembus benak mereka. Dimaksudkan agar orang-orang selebihnya ketakutan dan suka berbicara. Tidak pula keluar jawaban atas pertanyaan. Tembakan-tembakan menyusul yang diarahkan ke tengah-tengah kumpulan manusia yang tidak berdaya dan tidak berdosa itu. Desa berikutnya mendapat gilirannya. Kebuasan yang sama dijalankan. Demikian dilakukan selama tiga bulan mulai 11 Desember 1946. Kira-kira empatpuluh ribu manusia tak berdosa terbunuh karenanya.”

Jenderal Spoor kemudian memecat Westerling pada November 1948. Namun, pada 23 Januari 1950, Westerling dengan pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) berkekuatan sekira 523 orang, 300 diantaranya anggota KL (Koninklijk Leger, Tentara Kerajaan) kembali membuat onar dengan menyerang markas Divisi Siliwangi di Bandung. Aksi ini menewaskan lebih dari 79 tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dan banyak juga penduduk yang menjadi korban.

“Gerakan Kapten Westerling gagal karena tidak mendapat dukungan dari pimpinan tentara KNIL dan KL yang masih ada di Indonesia. Westerling jadi buronan,” tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Volume 1.

Dengan bantuan marine Belanda, sambung Rosihan, dia terbang ke lepas pantai Singapura, dan diturunkan di sana. Dengan perahu karet dia berkayuh ke Singapura. Pada 25 Februari tersiar berita Westerling telah berada di Singapura. Pada 2 Mei 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mendesak pemerintah Inggris di Singapura untuk menyerahkan Westerling. Tapi, tidak diindahkan karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Inggris dengan RIS.

“Untuk menghindari segala sengketa dan kesulitan, pemerintah Inggris mengusir Westerling,” tulis Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional Volume 2. “Westerling kemudian mengungsi ke Tangier, lalu ke Paris, dan baru pada 1952 muncul di Nederland (Belanda).”

Pihak Republik Indonesia menuntut pemerintah Belanda untuk menyerahkan Westerling, namun Mahkamah Tinggi Belanda menolaknya dengan alasan Westerling adalah seorang warga negara Belanda. “Ia akan diadili di Belanda atas tuduhan melarikan diri dari tugas militer, pembunuhan, dan perkosaan,” tulis Slamet Muljana.

Hans Van Mierlo, pemimpin Partai Demokrat D66 kemudian jadi Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, pernah mengusulkan supaya dibentuk pansus parlemen dan kalau terbukti ada kejahatan perang dalam skala besar, maka pelakunya harus diadili, seperti yang Belanda tuntut dari Jerman. “Saya bener-benar setujuh sama Hans Van Mierlo. Kalau benar-benar sudah terjadi kejahatan perang maka saya adalah orang pertama yang menyambut gembira pansus parlemen,” kata Westerling dalam wawancara itu, seperti dikutip Joss Wibisono.

“Kalau anda sendiri harus diadili, anda juga mau?” tanya Joep Buttinghausen. “Tentu saja. Karena saya selalu berangkat dari pendirian macam itu, kalau kita mau dunia ini baik, maka harus dimulai dari diri sendiri,” jawab Westerling dengan bijak.

Mengomentari perkataan Westerling itu, Willem IJzereef, sejarawan yang meneliti Westerling mengatakan, “Omongan seperti itu kedengarannya wah, kan? Dia berani bicara seperti itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak akan diadili. Pemerintah dan dewan menteri sudah tidak mau membuka lagi perkara dia. Jelas dia merasa aman, makanya keluar omongan seperti itu,” kata IJzereef.

Benar saja, hingga akhir hayatnya 26 November 1987, pemerintah Belanda tidak pernah mengadili Westerling. “Dari awal pemerintah Belanda sudah membuat perkecualian untuk perbuatan Westerling,” tegas IJzereef.

Meski demikian, menurut advokat Liesbeth Zegveld, Westerling yang tanpa ragu mengakui eksekusi itu sangat penting bagi gugatan ganti rugi para korban Sulawesi Selatan. “Ini barang bukti utama, jadi sangat menarik secara yuridis,” kata Liesbeth Zegveld, yang berhasil menggugat pemerintah Belanda untuk membayar ganti rugi kepada korban pembataian Rawagede, Karawang.

Misi Klandestin Pangeran Oranye

Diam-diam Pangeran Bernhard menyokong aksi Westerling. Berambisi jadi raja muda.

PERTENGAHAN 1950-an, Pangeran Bernhard von Lippe-Biesterveld, suami Ratu Belanda Juliana, terjebak di pusaran kemelut panas yang berpotensi dapat menyulut skandal nasional dan internasional. Kalangan yang dekat dengan PM Willem J. Drees mencium indikasi keterlibatan pangeran yang satu ini dalam sebuah komplot –yaitu rencana rahasia yang dirancang Kapten Raymond Westerling, untuk menjatuhkan Presiden Sukarno pada 23 Januari 1950–  nyaris sebulan setelah Republik Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Apabila kecurigaan itu terbukti, skandal tersebut dapat mengguncang dunia; bahkan juga dapat mengancam kelangsungan Dinasti Oranye dari Kerajaan Belanda.

Arsip mengenai peristiwa itu baru dibuka dan tiga tahun lalu menimbulkan kontroversi di Belanda. Apakah sesungguhnya niat Pangeran Belanda yang menggandeng tangan Westerling itu?

Hingga akhir 1950-an, Kapten Westerling adalah sebuah nama yang dikagumi di Belanda. Komandan pasukan elit yang patriotik ini menjadi ikon zaman. Di sekolah-sekolah menengah di Hilversum, misalnya, para siswa dan siswi memuji-muji dan setiap pagi menggelar doa bersama demi keselamatannya. Sentimen publik ini mencerminkan betapa kental dan mendalam ikatan emosional dan kepentingan politik masyarakat Belanda di masa itu dengan jajahannya, Indonesia.  Jelas, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa negerinya, Belanda, sebenarnya telah kehilangan tanah jajahannya yang amat berharga di Asia itu.

Raymond Westerling sangat menyadari zeitgeist (suasana zaman) itu. Demikian pula Pangeran Bernhard, yang dibesarkan oleh seorang ibu –Putri Armgard– yang juga tidak menyukai Sukarno. Namun hanya segelintir orang di Belanda saat itu –bahkan hingga belakangan ini– menyadari bahwa Bernhard, sang suami dari pucuk Kerajaan, memiliki hubungan baik sekali dengan Westerling, sang perwira yang namanya kelak cemar karena rekam-jejaknya sebagai komandan satuan yang pernah melaksanakan hukuman eksekusi-di-tempat (standrechtelijke executies), yang kini lazim disebut extra-legal killings terhadap penduduk beberapa desa di Sulawesi Selatan pada kurun Desember 1946–Februari 1947.

Tiga tahun kemudian, pada awal 1950, Westerling tampil sebagai pemeran penting dalam upaya kudeta APRA di Bandung. Semua itu, menurut sejarawan Harry Veenendal dan wartawan Jort Kelder yang menulis buku ZKH, Hoog Spel aan het hof van Zijne Koninkelijke Hoogheid (Paduka Yang Mulia, Permainan Tinggi Paduka Yang Mulia Pangeran) dan sejarawan-peneliti senior Gerard Aalders penulis buku Bernhard, Zakenprins (Bernhard, Pangeran Bisnis) hanya bisa terjadi berkat peran rahasia Pangeran Bernhard dan jejaring politik dan bisnisnya.

Sejumlah arsip Belanda –arsip Koninkelijke Marechaussee (Marsose), berbagai laporan intelijen asing, dan terutama buku harian Sekretaris Ratu, Gerrie van Maasdijk– menunjukkan betapa Pangeran Bernhard secara efektif berhasil memanfaatkan statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan dan persahabatannya dengan Prof. Jan Willem Duyff, untuk mengelola kepentingan-kepentingan politik, diplomatik dan bisnisnya.

J.W. Duyff, guru besar fysiologi pada Universitas Leiden yang juga mantan pejuang melawan pendudukan Nazi, dikenal sebagai “tokoh ambisius yang ingin menjaga agar Hindia-Belanda tetap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda”. Sejak 1940-an Duyff berhubungan erat dengan Panglima Tentara Belanda di Batavia, Jenderal Simon Spoor. Melalui kontak intensif dengan jenderal inilah, Duyff membangun mata rantai dengan Westerling dan Sirdar Iqbal Ali Shah (kode: Ali Baba), seorang diplomat Pakistan asal Afghanistan, pemasok senjata yang menjadi penghubung dengan Darul Islam di Jawa Barat; dan dengan Max Alkadrie alias Sultan Hamid II, putra Pontianak, yang mereka calonkan sebagai pengganti Presiden Sukarno.

Jejaring inilah yang merencanakan serangan bersenjata terhadap pemerintah RIS pada saat kabinet menggelar sidang di Jakarta pada 23 Januari 1950 untuk mecokok Sukarno-Hatta, dan kemudian “langsung mengeksekusi mereka”.  Untuk memastikan sukses operasi itu, Bernhard menulis surat (tertanggal 13 Mei 1948) kepada Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower yang dititipkannya lewat utusannya, Jan Willem Duyff. Surat itu mengimbau Presiden Eisenhower agar meminta Jen. Douglas MacArthur yang mengkomandoi kapal-kapal perang AS di perairan sekitar Surabaya untuk membantu menjaga keamanan apabila pecah “perang saudara” di Jawa jika ‘kudeta’ tersebut gagal. Eisenhower tidak pernah menjawab surat Bernhard.

Raja Muda

Operasi militer Westerling 23 Januari 1950 yang dinamainya aksi APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) itu tetap berlangsung dan dilakukan dengan ceroboh, bahkan tak pantas disebut coup d’etat, meski berdarah. Sukarno –yang saat itu berada di luar negeri– dan Hatta selamat. Menyusul kegagalan itu, Sultan Hamid II ditahan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sementara Westerling lolos.

Namun, rencana makar itu sempat menyulut kontroversi besar di Belanda. Pasalnya, Gerrie van Maasdijk, sekretaris kerajaan yang juga mantan wartawan, mencium kontak-kontak Duyff dan rencananya, dan melaporkannya kepada PM Willem Drees. Drees yang bertanggungjawab atas perilaku anggota kerajaan, panik, memerintahkan investigasi dan berusaha menutup-nutupi kasus tersebut.

Menurut arsip marsose dan sejumlah laporan intelijen, komplotan Bernhard-Duyff-Westerling itu mengatur penyelundupan senjata dari London, atau Paris, melalui Pakistan ke Yogyakarta. Beruntung bagi Westerling, investigasi marsose itu tidak menemukan smoking gun yang menunjuk pada peran kuncinya. Demikian juga dengan Bernhard –kecuali perannya menulis surat kepada Presiden Eisenhower.

Laporan polisi Belanda agaknya melindungi pangeran ini dengan cara tidak menguraikan secara rinci siapa saja para tokoh yang memprakarsai ‘kudeta’ APRA itu. Upaya menutup-nutupi peran kunci Bernhard, Duyff dan Westerling kelak juga tampak pada tulisan mutakhir sejarawan yang akrab dengan “Keluarga Oranye”, Prof. Dr. C. Fasseur (2009).

Yang pasti, demikian menurut para sejarawan yang lain, “kudeta” itu merupakan hasil komplotan tingkat tinggi. “Duyff tidak pernah –dan tidak mungkin– bertindak sendiri,” simpul Veenendal, “Dia memerlukan dukungan penuh si Pangeran (Bernhard),” lanjutnya. Duyff, tulis Aalders, berperan sebagai “intermediair (perantara) atas nama Bernhard”, yang mengatur kontak-kontak dengan pedagang senjata dan pebisnis lain. Peran inilah yang mengaitkan Bernhard lewat Duyff dan Ali Shah –keduanya sering bertandang ke Istana Soestdijk– dengan “kudeta” APRA Westerling, sementara Bernhard sendiri, menurut “biograf Oranye”, Fasseur, “selalu berada di luar kejadian”. Walhasil, “kudeta” Westerling dan penyelundupan senjata tersebut, pada hakekatnya merupakan bagian dari petualangan Bernhard.

Bukan kebetulan, ‘kudeta’, tepatnya aksi militer Westerling itu, terjadi pada periode antara pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 dan bubarnya RIS pada Agustus 1950. Periode itu merupakan kurun singkat yang genting, bagi RIS tapi juga bagi Belanda. Menurut G. Aalders, aksi Westerling itu bertujuan melumpuhkan tentara Indonesia TNI dan mengganti pemerintah Sukarno-Hatta dengan pemerintah baru yang mendukung formasi federal Indonesia yang terbentuk dari sejumlah negara-bagian.

Aalders, demikian juga sejarawan Frederik Willems (De Volkskrant, 6 Agustus 2012), memastikan pemerintah di Den Haag tahu benar tentang aksi Westerling. Pada 22 Februari 1950 kapten yang dijuluki “Si Turki” ini akhirnya diselamatkan pesawat albatros Catalina milik Marinir Belanda dengan menyelundupkannya ke Singapura. Belanda tidak ingin Westerling jatuh ke tangan Indonesia dan mengganggu hubungan kedua negara. Sebelumnya, pada 23 Agustus 1948, Bernhard sendiri pernah menyurati Jenderal Simon Spoor di Jakarta agar Westerling mendapat koninkelijke onderscheiding (penghargaan kerajaan), yang menurut Aalders, menunjukkan betapa pangeran ini “mengagumi” perwira kontroversial yang pernah menjadi anggota staf pribadinya ini.

Bernhard jelas memiliki motif politik dan finansial. Penyelundupan senjata itu pasti menghasilkan banyak uang; kelak, pada 1970-an, pangeran Belanda ini juga terlibat skandal uang suap pabrik pesawat terbang AS Lockheed. Pangeran yang beristrikan Ratu ini tak mungkin menjabat Raja Belanda, maka dia berambisi menjadi Onderkoning (Raja Muda) yang berkuasa di Hindia-Belanda atas nama istrinya, Ratu Juliana. Dengan begitu Bernhard akan sejajar dengan temannya dari Inggris, Lord Mountbatten yang dengan prestise tinggi menjabat Viceroy yang atas nama Ratu Inggris  membawahi British-India.

Petualangan Bernhard-Duyff-Westerling menunjukkan betapa sempit wawasan kalangan politik mapan Belanda, khususnya para konspirator tersebut, atas dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dipandang dari perspektif Indonesia, tampak aneh bahwa para konspirator justru melancarkan “kudeta” pada saat posisi diplomatik Belanda di mata dunia setelah dua kali agresi militer (1947 dan 1948) amat lemah. Lebih aneh lagi apabila komplotan itu seolah mengandalkan peran dan kolaborasi dengan Darul Islam-nya Kartosuwirjo yang rencananya akan dipasok senjata dan dibantu oleh Kapten Westerling sejak Kartosuwirjo berontak karena kecewa terhadap Persetujuan Renville.

Koneksi Darul Islam

Dinas intelejen Amerika CIA yang mencermati perkembangan di Jawa Barat dalam laporannya menulis bahwa Darul Islam bekerjasama dengan Westerling melawan pemerintah Sukarno-Hatta. CIA menduga disitu terkait peran Belanda. Ali Shah, diplomat Pakistan yang bermitra erat dengan Duyff, memang bertugas menarik minat pimpinan Darul Islam pada peran Belanda in casu Westerling dalam memerangi Sukarno-Hatta. Westerling rupanya mau bekerjasama dengan siapa saja untuk tujuan tersebut, demikian pula Darul Islam, atau apa yang menyebut diri Darul Islam ketika itu.  

Banyak sekali indikasi yang menunjuk pada keterlibatan Pangeran Bernhard, akan tetapi berbagai peranannya selama lima tahun yang genting selama dasawarsa 1950-an tersebut, bersama dengan Duyff, saudagar senjata Ali Shah dan Kapten Westerling tadi, tak pernah terungkap secara lengkap dan tuntas. Semua bahan dan faktanya bersifat “indikasi”, tak pernah ada smoking gun. Sebabnya sederhana: sejumlah investigasi –oleh aparat negara marsose, marinir mau pun oleh sejarawan Istana C. Fasseur– terhadap dirinya selalu berhenti atau dihentikan di tengah jalan.

Kasus-kasus Bernhard, dengan Westerling mau pun dalam kasus yang paralel, yaitu skandal Lockheed kelak (1970-an), terlampau peka sehingga dianggap dapat mengancam nama baik Keluarga Kerajaan Oranye.

Walhasil, di Belanda, Pangeran Bernhard –seperti juga, bahkan mungkin lebih ketimbang Kapten Raymond Westerling– pada dasawarsa 1950-an memang disanjung sebagai ikon zaman, atau helden (pahlawan), namun sejak dasawarsa 1970-an keduanya seringkali dicap sebagai schurken (bandit).

Sumber : www.wikipedia.org, www.historia.co.id